PONOROGO – cntvnews.id, Komisi D DPRD Ponorogo akhirnya memanggil Dinas Sosial (Dinsos) soal buruknya kualitas daging dan beras yang dikeluhkan oleh Penerima Keluarga Manfaat (PKM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang ditanganinya.
Pada hearing tersebut, legislatif serius mendalami soal beras dan daging tak layak konsumsi PKM. Serta diduga ada permainan dari pihak supplier.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Drs Pamuji mengatakan, pihaknya membenarkan adanya dugaan permainan nakal beras dan daging dari supplier. Pasalnya kualitas pangan tersebut dirasa tak layak konsumsi.
“Kita merekomendasikan agar setiap kecamatan ada supplier. Agar dapat memanfaatkan sumber dari masyarakat serta lebih memudahkan penyediaan komoditi,” terangnya usai rapat hearing DPRD Ponorogo, Selasa (8/2/2022).
Bagaimanapun juga, tak sepatutnya penerima bantuan BPNT mendapat kualitas yang buruk. Sedangkan di sejumlah wilayah Ponorogo, terdapat temuan beras dan daging yang tak layak untuk dimakan.
“Program BPNT ada sebanyak 229 agen untuk penerima reguler kurang lebih 83 ribu. Serta penerima darurat kurang lebih 16 ribu. Jika terbukti supplier nakal, maka kita merekomendasikan agar diganti (supplier) saja,” tandasnya.
Sebelumnya sejumlah PKM dikabarkan mengeluh karena bantuan yang diterimanya tidak layak konsumsi. (AZ)
