Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 970x250
Peristiwa

Polemik Kepemilikan Tanah SLG Kediri, Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti Tuntut Janji Bupati

98
×

Polemik Kepemilikan Tanah SLG Kediri, Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti Tuntut Janji Bupati

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

KEDIRI – cntvnews.id, Ratusan orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti mendatangi Kantor Pemkab Kediri, Selasa (15/6/2021).

Dalam aksinya, mereka menuntut janji Bupati Hanindhito Himawan setelah 100 hari pertemuan ngopi bareng di Pendopo Kabupaten Panjalu Jayati, Jumat (12/03/2021) lalu.

Example 300x600

Bupati berjanji menindaklanjuti persoalan kepemilikan tanah areal CBD SLG, pelayanan dan reformasi birokrasi, persoalan lelang proyek dan persoalan Wilayah Desa Sepawon Kecamatan Plosoklaten.

“Bupati harus tegas dan jangan sampai kendor, janjinya harus di tepati sesuai kesepakatan dalam acara ngopi bareng di hari Jumat 12 Maret 2021 bulan lalu.” ucap Tomi Ari Wibowo dalam orasinya

Tomi mengungkapkan sampai detik ini pihak pemerintah sama sekali belum menindak lanjuti janjinya.

Perwakilan Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti di ruang rapat DPRD (foto: eko)

Khoirul Anam ketua Aliansi Penegak Bhima Sakti dalam orasinya menegaskan acara ngopi bareng tiap Jumat di Pendopo Kabupaten Panjalu Jayati cuma menghabiskan anggaran, soalnya setiap ada aspirasi dari masyarakat tidak secepatnya di tanggapi.

“Tujuan ngopi bareng untuk menampung semua permasalah di Kediri, kenapa kami sampaikan permasalahan tidak serta merta di tindak lanjuti.” terang Khoirul Anam.

Lanjutnya, “Aspirasi harus secepatnya di tindak lanjuti, ini masalah serius, jika tidak ada tindak lanjutnya kami akan melaporkan ke kepolisian, kejaksaan bahkan nanti akan kita laporkan ke KPK.” ucap Khoirul dengan semangat.

Di saat ratusan peserta demo terbakar semangatnya, hadir perwakilan DPRD Kabupaten Kediri menemui peserta demo. Perwakilan demo diijinkan masuk di ruang rapat DPRD.

Di dalam ruangan rapat telah hadir wakil ketua komisi 1, Asisten bupati, Kesbangpol dan Inspektorat.

Lutfi Mahmudiono wakil ketua komisi 1 mengatakan akan menampung dan menindaklanjuti semua aspirasi semua temen-temen aliansi.

“Kita akan laporkan dan kita sampaikan apa yang jadi uneg-uneg permasalahan status tanah di SLG ke Ketua DPRD untuk di paripurnakan supaya di bentuk PANSUS sesuai permintaan Aliansi Bhima Sakti,” ucap Lutfi.

Aksi dilanjutkan menuju area Simpang Lima Gumul guna memasang banner yang bertuliskan “Tanah ini dalam pengawasan dan pemantauan Aliansi Penegak Demokrasi Bhima Sakti”. (eko)

Example 300250
Example 120x600