Ponorogo, cntvnews.id – DPRD Kabupaten Ponorogo Senin 6 Februari 2023, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Ponorogo atas usul persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang, 1.Pengelolaa Keuangan Daerah, 2. pembangunan Gedung.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Dwi Agus Prayitno SH, MSi, di ruang Rapat Paripurna Utama Lantai 3 Gedung DPRD Ponorogo Jalan Alon Alon Timur No 29 Ponorogo.
Hadir sejumlah Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Wabup Lisdyarita dan jajaran Pemkab Ponorogo.
Pada Rapat Paripurna tersebut 8 Fraksi di DPRD yaitu Fraksi Nasdem,PKB, Gerindra, Demokrat, PDIP, Golongan Karya, PKS dan Amanat Persatuan menyampaikan pandangan fraksinya secara tertulis.
Usai Rapat, Wakil Ketua DPRD Ponorogo Agus Dwi Prayitno SH MSi saat dikonfirmasi mengatakan jika agenda rapat saat ini adalah pandangan umum fraksi – fraksi menanggapi nota penyampaian dari eksekutif terkait pengelolaan keuangan daerah dan Raperda pembangunan gedung.
“Tahapannya sudah dilakukan , pada Senin kemarin yakni penyampaian nota, dan hari ini (Senin 6 Februari, red) pandangan umum fraksi-fraksi, setelah pandangan umum fraksi-fraksi nantinya adalah jawaban dari bupati sesuai jadwal besok Senin depan,” terangnya.
Agus menjelaskan jika Raperda tersebut bukan perubahan APBD sehingga akan dilanjut ke Pansus untuk kemudian di kirim ke gubernur untuk divasilitasi, yang sebelumnya dievaluasi.
Sementara itu Ketua Fraksi NasDem Mukridlon Romdoni ST setelah mencermati dan mempelajari isi Raperda tersebut menyampaikan beberapa saran , dan masukan agar menjadi perhatian khusus Pemkab Ponorogo.
Diantaranya, minta penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengawasan serta tanggung jawan sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat .
Fraksi Nasdem berharap agar mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pelaporan, pengawasan serta tanggung jawab yang sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat yang tertib, akuntabel, dan transparan.
“Seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 12 Tahun 2019,tentang pengelolaan keuangan daerah serta Pemendagri no 77 Tahun 2020,” urainya.
Sebelumnya Ketua Fraksi PKB Fikso Rubianto kepada awak media mengatakan jika pengelolaan keuangan daerah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya Permendagri tersebut membawa banyak implikasi di daerah di antaranya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui aplikasi SIPD dan implikasi di bidang akuntansi dan pelaporan .
“Dengan di susunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo mampu menciptakan system Pengelolaan Keuangan “Daerah yang sesuai dengan peraturan dan kebutuhan serta mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien transparan berbasis penerapan teknologi elektronik”, harapnya. .
Terkait undang undang No 11 tahun 2020 tentang cipta kerja (“UU Cipta Kerja)lanjut dia, menghadirkan banyak implikasi kepada sejumlah peraturan. Beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja di terbitkan oleh Pemerintah, antara lain peraturan pemerintah no 16 tahun 2021 Bangunan Gedung. PP 16/2021 mengatur berbagai ketentuan antara lain, persetujuan bangunan gedung (PBG) yang menggantikan IMB.
“Pengaturan tentang bangunan gedung perlu di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah , sehingga Peraturan Daerah yang telah ada yaitu Peraturan Daerah No 3 tahun 2009 tentang bangunan Gedung perlu di lakukan penyesuaian”, jelasnya.(Advetorial)
