Ponorogo, cntvnews.id- Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar Rapat Koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Ponorogo Jalan Alon Alon Timur No 29 Ponorogo, Jumat 6 Januari 2023. Rapat tersebut dalam rangka memperjuangkan aspirasi para Tenaga Non ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tehnis, utamanya di lingkup Dinas Pertanian yang hingga saat ini belum mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Pemkab Ponorogo.
Sekretaris Komisi A DPRD Ponorogo Eko Priyo Utomo mengatakan, di Kabupaten lain, tenaga P3K tehnis telah mendapatkan tunjangan TPP. Namun di Kabupaten Ponorogo belum. Padahal TPP merupakan hak para pegawai P3K dan pada regulasi sudah diatur, maka pihaknya dalam hal ini Komisi A sepakat untuk memperjuangkan.
“Rapat hari ini masih rapat awal, akan dilanjutkan dengan rapat berikutnya, karena proses ini tidak sederhana dan pada rapat berikutnya kita dengar aspirasi dari kawan-kawan P3K,” katanya.
Komisi A sepakat agar Pemkab memberikan TPP kepada P3K karena sudah ada regulasinya. Namun demikian tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Kami Sepakat dan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ucap Eko.
Menurutnya, perekrutan tenaga P3K di Kabupaten Ponorogo dimulai sejak tahun 2020 dan SK tahun 2021.
“Yang masuk ke Komisi A, tenaga P3K dari Dinas Pertanian. Kalau yang lain Saya kira semua juga sama belum menerima tunjangan TPP,” terangnya.
Pihaknya memastikan akan memasukan anggaran tesebut pada tahun 2024, sebab untuk masuk di BANGGAR harus terlebih dahulu masuk Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).Sedangkan APBD tahun 2023 sudah di sahkan dan sudah berjalan.
“Saya pastikan, karena APBD 2023 sudah di sahkan dan sudah berjalan, jadi akan kita entri dulu dan masuk di APBD 2024 mendatang,” Janjinya. .
Sementara Kepala BKPSDM Ponorogo Andi Susetyo mengatakan, berdasarkan data jumlah P3K Tehnis yang belum mendapatkan TPP, tahun 2020 pengangkatan PPL sebanyak 77 orang dan tahun 2021 ada 3 orang.
“Dan Pengangkatan yang dilakukan hingga tanggal 6 Januari 2023 sebanyak 81 orang. Ini yang menjadi pembahasan kita dengan Komisi A,” terang Andi.
Dijelaskan, karena ada aspirasi maka pihaknya akan melaporkan ke Bupati dan Sekda terkait hasil rapat dengan Komisi A DPRD Ponorogo.
“Hasil pertemuan dengan Komisi A akan kita laporkan ke Pak Bupati dan Pak Sekda. Dan masih diteruskan dengan rapat-rapat berikutnya,”pungkasnya.(AZ)
