CNTV INDONESIA.NET/KEDIRI – Banyaknya pengaduan masyarakat yang ingin menuntut ilmu agama di pondok pesantren namun terpaksa harus kandas lantaran tidak punya biaya, menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi Khusnul Arif, S.Sos, Founder Yayasan LPS (Laskar Peduli Sesama).
Hal itu disampaikan anggota dewan dari Partai Nasdem ini bersamaan momen peringatan Hari Santri Nasional 2019, Selasa (22/10), di sela-sela penerimaan pengembalian berkas bakal calon Bupati Kediri dari KHR (Kang Haji Ridwan), di sekretariat DPD, Jalan Bhagawantabari, Desa Gogorante, Kecamatan Ngasem.
Menurut Mas Arif, sapaan akrab Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Muallaf Center PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) ini, hingga saat ini masih banyak warga masyarakat yang ingin menempuh pendidikan agama di pondok pesantren namun mereka terbentur dengan biaya. Sehingga mayoritas mereka terpaksa beralih ke pendidikan formal, tidak sesuai dengan keinginannya sendiri.
Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri ini, setelah ada Undang-Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren, maka seharusnya juga dibarengi dengan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Santri) yang mondok di pesantren.
Pasalnya, kualitas pendidikan di pondok pesantren belum tentu kalah dengan pendidikan formal yang berstatus negeri sekalipun. Bahkan mayoritas lulusan pondok pesantren lebih matang mengenyam pendidikan, karena mereka hanya fokus dalam menimba ilmu.
“Kualitas lulusan ponpes itu sebenarnya belum tentu kalah dengan sekolah formal, malah terkadang mereka malah lebih baik dan lebih matang ketika terjun di masyarakat. Karena pendidikan di pesantren itu bukan hanya diajarkan pendidikan formal saja, melainkan juga didik bidang agama serta untuk mandiri,” terangnya.
Mas Arif juga mencontohkan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru saja dilantik, yakni KH. Ma’ruf Amin juga merupakan santri pondok pesantren. Begitu pula dengan KH. Abdur Rohman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, Presiden RI ke-4 juga lulusan pesantren.
“Masih banyak lagi contoh-contoh tokoh bangsa ini yang merupakan lulusan dari pondok pesantren,” jelas pria murah senyum ini.
Selailn pemberian dana BOS untuk santri yang mondok, Khusnul Arif juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan pembebasan biaya berobat di RSUD bagi santri pondok pesantren melalui jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
“Keberadaan pondok pesantren di Kabupaten Kediri sangat jelas, baik badan hukumnya, jumlah santrinya, nama santri by name by adress sangat jelas. Artinya, akan sangat terukur dari semua sisi. Sehingga nantinya akan banyak orang tua yang mendorong putra putrinya untuk mondok di Kabupaten Kediri,” tutur Mas Arif.
Kalau pemberian dana BOS dan Jamkesda dilakukan, maka Kabupaten Kediri akan semakin mempunyai peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Santri mempunyai keilmuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, karena saat di pondok sudah ditempa dan dibentuk karakternya menjadi pemimpin handal.
“Bahkan ketika sudah tidak lagi mengenyam pendidikan di pesantren, lebel santri masih melekat pada pribadinya sampai kapanpun. Karena itu santri harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah,” pinta Khusnul Arif. (Jay)
