Foto : Petugas Parkir Tulungagung
Tulungagung – cntvnews.id, Rencana Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengubah sistem parkir di tepi jalan umum dari non-langganan menjadi berlangganan mendapat sorotan dari Aliansi Jurnalis Tulungagung (AJT). Mereka khawatir kebijakan ini hanya demi mengejar pendapatan daerah, tanpa memikirkan dampaknya ke masyarakat.
Ketua AJT, Catur Santoso, mengingatkan agar Pemkab tak hanya fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kalau memang mau diberlakukan sistem parkir berlangganan, pelayanannya juga harus ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat disuruh bayar rutin tapi kenyamanan dan keamanannya nggak ada bedanya,” ujar Catur, Sabtu (19/4/2025).
Ia menyebut, masyarakat berhak mendapatkan fasilitas yang layak jika harus membayar parkir secara berlangganan. Mulai dari lokasi yang aman, mudah diakses, hingga petugas yang profesional.
Catur juga menekankan perlunya transparansi dan penjelasan yang jelas dari pemerintah. “Jangan asal berlakukan saja. Warga harus tahu berapa tarifnya, bagaimana cara bayarnya, dan apa saja manfaatnya. Kalau jelas, masyarakat nggak akan terlalu keberatan,” katanya.
Menurutnya, kebijakan ini harus adil. “Jangan sampai malah membebani warga kecil, apalagi mereka yang penghasilannya pas-pasan atau yang mobilitasnya terbatas. Pemerintah harus pikirkan juga nasib mereka,” ujarnya.
Tak hanya itu, Catur juga menyarankan agar Pemkab menyediakan transportasi umum yang nyaman dan terjangkau. “Kalau transportasi umum bagus, orang nggak selalu harus pakai kendaraan pribadi. Itu bisa bantu juga mengurangi beban biaya parkir,” imbuhnya.
Ia pun menegaskan pentingnya pengawasan. Petugas parkir harus diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenang, dan praktik pungli harus diberantas. “Kebijakan ini perlu dievaluasi terus. Kalau ternyata malah memberatkan masyarakat atau ekonomi lokal, jangan gengsi untuk mengubahnya,” tegasnya.
AJT berharap pemerintah benar-benar memperhatikan suara masyarakat sebelum menjalankan kebijakan ini. “Jangan sampai niat baik untuk menambah PAD justru jadi bumerang karena tidak berpihak pada rakyat kecil,” tutup Catur.
Reporter : Syahrul
